Partisipasi Milenial di Ruang Publik

Partisipasi Milenial di Ruang Publik

Respon Pemuda/i Lutheran Terhadap Diskursus Ruang Publik

 

Cisarua – Bogor, 3 Maret 2019

“Ruang publik haruslah menjadi ruang bersama dan pemanfaatannya harus berlaku adil dan mensejahterahkan semua individu dari semua kalangan. Peran dan keterlibatan generasi millennial di dalamnya adalah kunci dari pemanfaatan yang bertanggungjawab,” rilis Fernando Sihotang, fasilitator Konsultasi Milennial Lutheran.

 

Komite Nasional Lutheran World Federation di Indonesia (KNLWF) menyelenggarakan Konsultasi Millennial yang bertajuk “Millennial Lutheran di Ruang Publik” pada tanggal 29 – 31 Maret 2019 di Cisarua – Bogor, Jawa Barat. Konsultasi ini menghimpun 95 peserta millennial yang merupakan jemaat dari gereja-gereja Federasi Lutheran se-Dunia (LWF) yang berlokasi di Jabodetabek, Banten, Bandung, dan Surabaya.

 

Konsultasi ini bertujuan menghimpun wacana dari peserta millennial tentang bagaimana gereja bersinergi dengan ruang publik dalam konteks peradaban yang dinamis. Gerak cepat adalah keniscayaan untuk melangkah maju. Juga dengan melihat kemungkinan positif dan negatif dari muatan ruang publik yang saat ini berada dalam genggaman setiap orang.

Perdebatan partisipasi agama di ruang publik memang masih menjadi menu perdebatan yang disajikan di atas meja diskursus. Agama masih diapresiasi sebagai ruang privat daripada sebagai ruang publik dengan alasan bahwa spiritualitas adalah refleksi individual dengan Tuhan. Gereja dituntun untuk tidak melakukan aktifitasnya di ruang publik. Apalagi jika melihat kehadiran agama dan simbol-simbolnya di wilayah politik saat ini.

Dalam memahami ini, Prof. Jimly Asshiddiqie mengantarkan pemahaman baru kepada peserta. Beranjak dari konteks keberagaman masyarakat Indonesia, ia menekankan pentingnya memelihara relasi. Mengedepankan identitas dan simbol-simbol keagamaan di setiap melakukan interaksi dengan warga lain yang berbeda bukanlah piihan yang bijak dan ramah terhadap prinsip-prinsip kepelbagaian. Namun Prof. Jimly menganjurkan bahwa agama tetap harus mengambil peran publik untuk urusan-urusan kepentingan bersama (mutualitas).

Memelihara relasi gereja dengan ruang publik adalah upaya memelihara hubungan antara Allah dan manusia. Pdt. Dr. Martin Sinaga memaparkan bahwa gereja sebagai ruang publik adalah wilayah untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan kehormatan manusia sebagai ciptaan Allah, bukan untuk kepentingan dirinya.

Beliau mencontohkan upaya menuntut kebebasan beragama bagi warga HKBP Philadephia Bekasi. Kebebasan yang diperjuangkan oleh gereja dalam konteks ini harus dilakukan secara konsisten mengikuti prinsip-prinsip universalitas, yakni kebebasan beragama untuk semua orang. Yaitu tidak melakukan pelarangan terhadap pendirian rumah ibadah kelompok agama lain di daerah Tapanuli sebagai bentuk pembalasan.

Berikut adalah ulasan yang sangat menarik sekaligus menjadi poin reflektif dari Pdt. Martin Sinaga dalam melihat potensi yang dapat dikelola oleh gereja dalam menjadikan dirinya sebagai ruang publik bersama dan adil. Jikalau paska Perang Dunia II gereja-gereja sepakat dengan Deklarasi Universal HAM (DUHAM) adalah sebagai bentuk keterlibatan gereja dalam ruang publik. Perjuangan melindungi martabat manusia lewat deklarasi tersebut merupakan pemahaman spirtitualitas bahwasanya manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah (Imago Dei). Partisipasi gereja di ruang publik terus berlanjut dengan program-program misi dan diakonia dan program-program karitatif lainnya. Apa refleksi teologis yang bisa dijadikan benang biru untuk melanjutkan partisipasi gereja di ruang publik dalam konteks peradaban digital saat ini?

Partisipasi ruang publik oleh gereja di konteks peradaban digital saat ini, bagi Gusti Menoh yang merupakan penulis buku ‘Agama dan Ruang Publik’, merupakan pengejewantahan yang dilakukan lewat sistem-sistem informal. Gereja harus hadir dan berdampak bagi banyak orang di sekitarnya.

“Sama halnya dengan seruan Yesus kepada murid-murid-Nya untuk menjala manusia,” papar Pdt. Dr Sukanto Limbong. Ia menjelaskan bahwa diksi ‘menjala’ dimaksudkan agar misi gereja bagi banyak orang itu diupayakan bak seorang penjala (nelayan) berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan tangkapan sebanyak-banyaknya. Artinya seorang penjala tidak akan mungkin menunggu dan berdiam diri hingga tangkapan datang dengan sendirinya. Melainkan dengan sebuah upaya. Partisipasi gereja di ruang publik adalah seruan dari Tuhan kepada kita sebagai ‘penjala-penjala manusia’.

Lalu signifikansi apa yang membuat gereja-gereja Lutheran harus aktif terlibat di ruang publik?

Kutipan-kutipan perjalanan Luther menempuh gerakan reformasi gereja di abad ke-16 merupakan inspirasi bagi generasi millennial Lutheran untuk mengenal dirinya dan perannya di konteks masing-masing. Pdt. Dr. John Simorangkir menelaah perjalanan Luther muda yang dengan berani merespon dan mengangkat iman yang injili dan Alkitabiah. Ungkapan Luther ‘Here I stand, I can do no other, so help me God. Amen’ (di sinilah aku berdiri, aku tidak bisa berbuat yang lain, Tuhan tolonglah aku. Amin) adalah keberanian seorang Luther melawan ketidakadilan dan penyimpangan yang dilakukan di gereja Katolik pada masa itu.

Pdt. Simorangkir mencontohkan keberanian seorang Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Andern, merespon penembakan jamaah Muslim di Masjid Christchurch. Butuh keberanian dan empathy untuk melakukan peran publik seperti yang dilakukan oleh Jacinda menolak kejahatan dan ketidakdilan.

Komite Nasional Lutheran World Federation di Indonesia (KNLWF) menterjemahkan refleksi teologis partisipasi gereja menjadi program-program yang mengajak segenap elemen gereja-gereja Lutheran untuk berpartisipasi aktif di ruang publik. Sebagai Sekretaris Eksekutif KNLWF, Pdt. Basa Hutabarat menitipkan kepada peserta untuk mengenal konteksnya masing-masing sehingga program gereja di ruang publik bermanfaat dan berguna bagi orang di sekitar.

KNLWF dan peserta memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Nahdlatul Ulama yang dengan senantiasa menjadi benteng menjaga keberagaman di Indonesia. Wakil Sekjend PBNU Dr. H. M Imdadun Rahmat mengingatkan bahwa NU senantiasa berpegang teguh pada prinsip kesetaraan sebagai warga negara tanpa melihat latar belakang agama dan keyakinan. Ia menjelaskan bahwa Islam memiliki prinsip menjaga 3 nilai yang sering dibicarakan dalam konteks HAM universal, yaitu hak untuk hidup, hak terkait privasi, dan hak terkait properti.

Dengan berpegang pada ketiga prinsip ini, tidak ada alasan bagi Muslim di Indonesia untuk menganggap penganut agama dan keyakinan lain tidak setara sebagai warga negara. Terkait hasil Muktamar NU agar tidak menyebut kafir kepada sesama (termasuk pemeluk agama lain) adalah semata-mata menjaga nilai-nilai kesetaraan dalam berwarganegara, bukan sebagai intervensi terhadap keimanan seseorang. Oleh karenanya, Dr. Imdadun berharap istilah kafir tidak digunakan dalam konteks ruang publik.

Abi Rekso, inisiator #RakyatAkalSehat, menjelaskan secara gamblang bagaimana partisipasi di ruang publik itu tergantung pada tingkat kesadaran berjuang di ruang publik. Pancasila harus dijaga sebagai rumusan ‘musyawarah deliberatif’ pendiri bangsa ini untuk memposisikan kesetaraan dalam berwarganegara sebagai agenda perjuangan bersama.

Ia melihat bahwa fenomena merubah Pancasila mampu dikalahkan dengan partisipasi agama-agama di Indonesia. Dengan keyakinan penuh, Abi Rekso meyakinkan bahwa masih banyak orang-orang di Indonesia yang mau mempertaruhkan nyawanya sekalipun untuk menegakkan kesetaraan yang dicita-citakan Pancasila.

Konsultasi ini diakhiri dengan beberapa rekomendasi penting dari peserta millennial. Masing-masing peserta menentukan ketertarikan mereka dalam mengelaborasi tema “Millennial Lutheran di Ruang Publik” dari berbagai dimensi. Tujuh topik pilihan yang dibawa dalam diskusi kelompok kecil yaitu: Spiritualitas, Gereja, Politik dan HAM, Gereja dan Keadilan Iklim, Gereja dan Pendidikan, Millennial dan Lintas Generasi, Gereja dan Revolusi Industri 4.0, dan Radikalisme dan Kebangsaan.

Gagasan dan rekomendasi yang dihasilkan selama konsultasi ini akan dilakukan oleh gereja-gereja dengan mengedepankan kolaborasi komunitas dan gagasan yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok. Dengan mengikuti peradaban dan selera generasi saat ini tentu saja percakapan-percakapan rumit seputar gereja dan ruang publik akan menjadi konsumsi yang menarik untuk kalangan millennial.

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.