Menakar Urgensi PBM dan FKUB bagi Kebebasan Beragama

Teks oleh: Fernando Sihotang 

Wacana memperbaiki Peraturan Bersama Menteri (PBM) No. 8 dan 9 oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Agama (Menag) yang melandasi didirikannya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), terus bergulir. Penutupan rumah ibadah, khususnya gereja, di banyak wilayah di Indonesia pun semakin menjadi-jadi. 

Perbaikan PBM menjadi penting karena: pertama, PBM dijadikan sebagai tameng untuk menolak pembangunan gereja; kedua, banyak kepala daerah tidak memahami semangat PBM yang sesungguhnya yakni: “Bertujuan memfasilitasi pembangunan rumah ibadah”; dan ketiga, FKUB tidak memahami posisinya sebagai forum masyarakat sipil yang tidak memiliki otoritas/wewenang kenegaraan. Poin “Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadat” (pasal 9 ayat 2 e) ditafsirkan sebagai justifikasi bahwa FKUB merupakan lembaga yang memiliki otoritas atas izin pendirian rumah ibadat.

Usulan mencabut PBM karena dianggap tidak akomodatif terhadap kebebasan kelompok minoritas untuk beribadah, menurut Ketua Umum Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Gomar Gultom, tidaklah tepat. “Jika PBM ini dicabut, maka akan ada kekosongan produk hukum yang mengatur tentang kebebasan beragama (beribadah) sesuai amanat UUD 1945 pasal 29 (2). Jika terjadi kekosongan produk hukum, implikasinya adalah semakin banyak peraturan-peraturan tingkat daerah (Perda) yang dikeluarkan sehingga berdampak buruk terhadap kondisi kebebasan beragama dan kerukunan umat beragama di tanah air,” katanya dalam forum group discussion (FGD)  “Urgensi PBM dan FKUB” di Graha Oikumene PGI Jakarta, Senin (9/3/2020).

Berbagai kajian telah dilakukan untuk melihat seberapa jauh kita dapat berharap kepada FKUB dan perubahan apa yang perlu dilakukan agar FKUB berkontribusi memfasilitasi kebebasan beragama dan bukan menambah masalah baru. Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina melakukan studi terhadap 167 FKUB (tersebar di 24 provinsi, 33 kotamadya dan 110 kabupaten) dari 548 FKUB. Studi ini juga dilakukan terhadap 2.814 profil pengurus FKUB. 

PUSAD Paramadina menyajikan beberapa temuan: pertama, kinerja pemerintah belum optimal dan merata dalam memfasilitasi kebebasan beragama lewat FKUB. Pemerintah daerah yang memberikan dana kepada FKUB dapat mengontrol FKUB untuk kepentingan politik. Kedua, hambatan kelembagaan FKUB membatasi potensinya. Posisi FKUB yang ambigu, yakni sebagai lembaga sipil namun mendapatkan dana dari pemerintah (kemenag dan pemerintah daerah) dan FKUB tidak akan terbentuk tanpa ada undangan dari pemerintah daerah setempat. Ketiga, peran FKUB terkendala tugas administrasi rumah ibadat. FKUB kerap terlibat dalam konflik pembangunan rumah ibadat dan bukan sebagai fasilitator.

Bersama-sama dengan sinode dan beberapa lembaga keumatan di Jakarta, KN LWF berpartisipasi dalam FGD yang diselenggarakan oleh PGI. Diskusi ini menghasilkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah untuk:

  1. Membuat peraturan/regulasi yang mendesak pemerintahan daerah untuk menjaga kerukunan dan membatasi kewenangan pemerintahan daerah agar tidak memperumit pemberian izin pendirian rumah ibadat;
  2. Menghilangkan fungsi “memberikan rekomendasi” oleh FKUB untuk mencegah penafsiran ganda terkait wewenang pemberian izin pembangunan rumah ibadat;
  3. Mendorong FKUB menggalakkan kegiatan-kegiatan edukatif dan dialog lintas iman.

Temuan penting lainnya terkait penafsiran PBM mengenai pemberian izin pembangunan rumah ibadah yang dicatat dalam diskusi ini adalah bahwa FKUB bukan menjadi tolok ukur untuk pendirian rumah ibadat. Pemerintahan daerah tanpa ada rekomendasi dari FKUB pun dapat mengeluarkan izin pembangunan rumah ibadah. Karena perizinan adalah ranah negara yang tidak bisa diintervensi oleh perorangan atau lembaga publik. Hanya saja, menurut PUSAD Paramadina, banyak kepala daerah berupaya menghindari opini publik terkait pendirian rumah ibadat tertentu dengan menjadikan FKUB sebagai tameng kepentingan politik.

 

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.