fbpx

Konsultasi Nasional tentang Keadilan Gender

Saat ini, keadilan gender belum bisa dianggap sebagai terminologi yang sudah selesai. Paling tidak masih ada gereja di Indonesia yang menganggap persoalan keadilan gender telah selesai atau  hanya sebatas milik perempuan. 

Berbicara keadilan pastilah bukan sepihak. Jika ada perempuan dan laki-laki, maka keadilan adalah milik perempuan dan laki-laki. Pelaku keadilan juga adalah perempuan dan laki-laki. 

Untuk itulah, Konsultasi Perempuan KN LWF yang menyikapi Keadilan Gender bagi kepemimpinan perempuan diadakan. Kegiatan diadakan selama tiga hari di Banda Aceh (20–22 Januari 2020). Para peserta yang berangkat dengan bus malam, sehari sebelum kegiatan, tiba pagi hari pada tanggal 20 Januari dan langsung menyebrang menuju ke Titik Nol, Sabang. Mereka mengabaikan rasa lelah dan teriknya matahari demi rasa penasaran melihat titik nol Indonesia. 

42 peserta yang hadir dalam kegiatan ini menyadari keberadaannya sebagai ciptaan Tuhan yang tercipta sama seperti laki-laki. Dalam presentasinya, Prasuna memaparkan bagaimana pergulatan perempuan dalam mempengaruhi laki-laki agar berkeadilan gender. Begitu juga dengan Ruwida, aktivis Aceh yang selalu berjuang mengangkat nilai-nilai perempuan Islam agar masuk dalam aras kepemimpinan. 

Pdt. Basa Hutabarat mengagetkan peserta ketika memaparkan Kondisi Perempuan gereja anggota KN LWF dalam tataran kepemimpinan. Kebanyakan gereja tidak memiliki Kepala Biro Perempuan dan Praeses Perempuan. Jika pun ada Praeses, jumlahnya sangat kecil. Ini menandakan masih kurangnya perhatian gereja terhadap keadilan gender. Perempuan harus berusaha keras untuk mempengaruhi laki-laki agar bekerjasama dalam mewujudkan keadilan gender.

Pdt. Dorkas Daeli (Sekum BNKP) dan Pdt. Ucha Gea (Sekum AMIN), dengan semangat menegaskan bahwa perempuan tidak boleh berpangku tangan jika ingin berperan dalam tataran kepemimpinan. Tidak cukup berjejaring dengan perempuan, harus ada komunikasi yang langgeng antar jaringan perempuan. Ini merupakan salah satu kunci keberhasilan. Kegigihan dalam menyampaikan pendapat dan ketegasan dalam menolak ketidakadilan juga menjadi kekuatan untuk mencapai cita-cita.

Konsultasi berlangsung dengan suasana kekeluargaan dan keakraban. Dengan motto “Kepemimpinan Bersahabat”, para peserta tertawa bersama, yoga bersama, sambil bercerita tentang  tantangan yang mereka hadapi dalam keluarga dan pelayanan. Di salah satu sesi, peserta juga diajak mengunjungi Museum Tsunami dan menonton film dokumenter tentang kejadian yang menewaskan ratusan ribu orang pada 26 Desember 2004 itu. 

Oh ya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari konsultasi tersebut. Bahwa keadilan gender juga dapat diberlakukan dalam struktur atau prosedur pemilihan kepemimpinan level pusat, sehingga laki-laki tidak melupakan mitra kerjanya perempuan dalam berbagai level kepemimpinan. 

Adanya kuota merupakan pintu masuk bagi perempuan untuk duduk bersama laki-laki dalam berbagai level, sayangnya pendidikan dan pengalaman yang minim dari perempuan menjadi tantangan baru bagi keadilan gender. Sangat sedikit sekali kesempatan bagi perempuan untuk melanjutkan studi ke tingkat Pasca Sarjana. Sering sekali alasan internal, semisal perhatian harus lebih banyak diberikan kepada keluarga (anak dan suami) dan juga keuangan yang pas-pasan, menjadi kendalanya. Ada pula alasan eksternal karena IP (Indeks Prestasi) yang pas-pasan sehingga tidak mampu bersaing (positif) dengan kaum laki-laki.

Begitupun keadilan tidak serta-merta digenggam begitu saja. Keadilan merupakan porsi Tuhan yang kerap dilupakan banyak orang. Porsi Tuhan ini lebih sering ingin direbut oleh banyak orang sehingga praktek ketidakadilan semakin merebak pada saat keadilan diharapkan. 

Semoga mimpi para perempuan menjadi Kepala Departemen; Sekretaris dan Bishop/Ephorus dapat terwujud. (fer)

 

Satu pemikiran pada “Konsultasi Nasional tentang Keadilan Gender”

  1. Jujur saja, kalau Perempuan menjadi aktivis/pemimpin diluar gereja sih boleh saja, tetapi kalau menjadi pelayan tahbisan (penatua,pendeta,ephorus,dll. yg bersangkutan dengan tahbisan) gereja itu saya rasa merupakan keputusan sepihak saja, padahal sungguh Alkitabiah jika perempuan tdk boleh menjadi penatua maupun tingkat lebihnya.

    Mengutip dari 1 Korintus 14 : 34-35
    Sama seperti dalam semua Jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan Jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri, seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat.
    Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan Jemaat.

    Apalagi kita ini berpartner dengan LCA (Lutheran Church of Australia) yang berafiliasi dengan LCMS, LCA tidak mengijinkan penahbisan pelayan Perempuan dlm gereja karena bertentangan dengan doktrin Lutheran dan Alkitab.

    Tetapi jika ingin perempuan ikut aktof dlm tugas pelayanan, bisa saja membuat departemen Ina, menjadi pelayan di gereja maupun luar gereja bukan sebagai tahbisan, karena tahbisan itu sakral dan tidak boleh menyimpang.

    Saya sih berpendapat janganlah memaksa kehendak, lebih baik kita satu karena baik pelayan, pemimpin, maupun awam, perempuan, pria itu adalah sama dalam Tuhan Yesus Kristus.
    Jadi, perempuan tidak menjadi pelayan tahbisan juga sama kok di dalam Tuhan.

    Balas

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.