KNLWF dan PGI Sepakat Lakukan Advokasi KBB Bersama

Komite Nasional Lutheran World Federation (KNLWF) dan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) bertemu untuk membahas agenda kerjasama program advokasi untuk kebebasan beragama (KBB) di Graha Oikumene PGI, Jakarta (Senin, 09 Maret 2020). Hadir dalam pertemuan ini; Fernando Sihotang (Koordinator Desk Hak Asasi Manusia dan Advokasi/HRA) sebagai perwakilan KNLWF, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty (Sekretaris Umum PGI), Pdt. Henry Lokra (Kepala Departemen Diakonia PGI), Beryl (Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan PGI), Irma Simanjuntak (Kepala Humas PGI), dan sejumlah staf PGI lainnya sebagai perwakilan PGI. 

Pertemuan ini bertujuan membangun sinergi program yang berkaitan dengan advokasi kebebasan beragama. KNLWF dan PGI memiliki program strategis untuk memperjuangkan hak-hak setiap orang untuk dapat beragama dan beribadah dengan aman, sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) universal. 

Fernando memaparkan bahwa sudah seharusnya program-program advokasi ini dibicarakan sebagai agenda bersama untuk menghindari tumpang tindih implementasi program. “Dengan sinergitas program, pelaksanaan langkah-langkah strategis gereja untuk advokasi juga akan menemukan efisiensi anggaran dan efektifitas waktu,” ujar Fernando.

Sekretaris Umum PGI berpendapat bahwa dengan mengetahui besarnya tantangan hukum yang dihadapi gereja-gereja di Indonesia, program advokasi harus dijadikan tujuan strategis pelayanan. Selain itu, ia juga menekankan potensi besar yang dimiliki gereja-gereja lokal dan komunitas gerejawi di nasional adalah modal penting melakukan advokasi.

Sayangnya, pekerjaan melakukan perjuangan keadilan oleh gereja-gereja selama ini masih dilakukan tanpa mengandalkan kekuatan jejaring. “Saya sangat apresiasi kerjasama strategis antara KNLWF dan PGI secara nasional ini, agar bersama-sama kita mengawal perjuangan untuk keadilan yang hampir tidak menemui ujung,” ujar Sekum PGI. 

KNLWF dan PGI sepakat melakukan beberapa kegiatan secara bersama, yaitu: pelatihan paralegal kepada pendeta, pekerja gereja dan stakeholder lembaga; pelatihan tentang hak asasi manusia; legal monitoring terhadap produk-produk hukum yang diskriminatif; dan pelatihan media dan advokasi. 

Lemahnya perlindungan hukum terhadap kelompok umat beragama minoritas di beberapa wilayah di Indonesia mendorong gereja untuk terus menyuarakan keadilan. Penafsiran yang salah terhadap kerukunan (religious harmony) dan maraknya agama disalahgunakan sebagai komoditas politik,  menjadikan kebebasan beragama (religious liberty) menjadi prinsip yang bisa dikompromikan. (Fer)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.