Diskusi Panel KNLWF Peran Gereja Cegah Politik Transaksional

Diskusi Panel KNLWF Peran Gereja Cegah Politik Transaksional

Diskusi Panel KNLWF Peran Gereja Cegah Politik Transaksional
Diskusi Panel KNLWF Peran Gereja Cegah Politik Transaksional

MetroSiantar.com – Komite Nasional Lutheran World Federation (KNLWF) Indonesia menggelar diskusi panel terkait peran gereja mencegah politik transaksional menjelang Pemilu 2019.

Diskusi panel dibuka langsung oleh Bishop GKPPD Pdt Elson Lingga di Aula STT HKBP Jalan Sangnawaluh Kota Pematangsiantar, Sabtu (25/9), yang diikuti ratusan mahasiswa STT HKBP, penatua, pimpinan partai politik dan elemen masyarakat lainnya.

Organizing Comittee yang juga Kordinator Diakonia KNLWF Jandri P Damanik Ssos mengatakan, topik diskusi panel ‘Bias Democracy and Environmental Degradation’. Pembicara yang hadir diantaranya, Pdt Saut Sirait MTh (Dosen STT HKBP), Prof Dr Erika Renda Saragih (Dosen Fisip USU), dan Sandrak H Manurung (Wahli Sumut).

Lanjut Jandri, Pemilu merupakan sarana demokrasi dimana rakyat sebagai pemegang kekuasaan memberikan hak politiknya. Lewat pemilu diharapkan terpilih pemimpin-pemimpin yang akan mengemban amanat penderitaan rakyat termasuk di dalamnya pelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu aspek dari kehidpa manusia.

“Politik uang (money politic) merupakan suatu ancaman pada setiap perhelatan Pemilu khususnya pemilihan legislatif. Kalau ditelusuri siapa yang pertama sekali melakukan politik uang, sangat sulit memberikan satu jawaban pasti karena hubungan pemberi dan penerima adalah ‘mutualisme’. Tentu praktek money politik ini yang menyebabkan semakin tingginya cost politik seorang calon.

Perilaku sebagian politikus di negeri ini semakin hari kian mencengangkan. Bagaimana tidak, terseretnya sejumlah tokoh politik dalam berbagai kasus korupsi padahal selama ini dipercaya sebagai sosok yang jujur, cerdas, alim dan santun, telah membalikkan anggapan positif tentang kredibilitas para politikus.

Apalagi kalau yang terseret kasus korupsi itu adalah politikus juga wakil rakyat duduk di DPR/DPRD maupun DPD RI, tentu sangat menyakitkan sanubari publik. Sebab kasus tersebut telah menyobek kesadaran publik, bahwa para wakil rakyat sudah bukan orang-orang kepercayaan rakyat lagi. Melainkan mereka yang bekerja untuk meraih visi dan misi pribadi, segala perbuatannya bukan untuk mewakili aspirasi publik.

Ada semacam kredo yang berkembang di tengah masyarakat, bahwa dunia politik itu sarat dengan tukar-menukar jasa, atau dalam bahasa perniagaan disebut sebagai proses transaksional. Artinya, ada tukar-menukar jasa dan barang yang terjadi antara para politikus dengan konstituen yang diwakili maupun dengan partai politik. Dengan demikian, semakin banyaknya politikus yang terjerembab dalam skandal korupsi, menunjukkan kepada publik akan praktik politik transaksional tersebut.

“Realitas ini yang mengakibatkan kaum-kaum borjuis yang akhirnya mendominasi calon legislatif dan kepala daerah. Ketika berkuasa, agenda kerakyatan dan pelestarian lingkungan hidup hanya hiasan semata,” jelasnya.

Melihat realitas ini, KNLWF terpanggil untuk melakukan transformasi agar kita tidak mewarisi suatu sistem demokrasi yang hanya bersifat prosedural.

“Kita secara bersama-sama harus berjuang untuk mewujudkan demokrasi yang subsantif sehinga lewat demokrasi terpilih pemimpin-pemimpin yang peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup,” tandasnya. (rah)

Source: https://www.metrosiantar.com/diskusi-panel-knlwf-peran-gereja-cegah-politik-transaksional/

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.